Liputan6.com, Yogyakarta Industri pulp dan kertas memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Pasalnya, industri kertas menyerap jutaan tenaga kerja.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Riyanto mengatakan, berdasarkan data tahun 2016 setidaknya industri pulp dan kertas menyerap 1,49 juta orang.

Dia mengatakan, 1,49 juta orang ini menjadi tumpuan 4 hingga 5 orang anggota keluarga. Menurutnya, jika industri ini terganggu maka sekitar 6 juta orang terganggu kehidupannya.

"1,5 juta tenaga kerja yang terlibat. Kalau industri collapse atau tutup ada 1,5 juta orang, kalau 4-5 orang antara 6 juta orang terganggu kehidupannya walaupun sementara," kata dia dalam acara Media Gathering PT Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) di Yogyakarta, Rabu (13/3/2017).

Dia menuturkan, industri ini terkait dengan banyak industri lain. Sebutnya, industri pulp dan kertas berkaitan dengan produksi kemasan, tisu, dan lain-lain.

"Kalau kaitan hulu hilirnya industri pulp dan kertas berkaitan erat dengan industri kayu kehutanan, masuk diolah bubuk kertas, kemudian jadi kertas. Ada yang masuk bahan benang tekstil, bisa jadi pakaian jadi. Ada jadi kertas baik kemasan industri, maupun untuk tisu dan lain-lain. Mungkin pengembangan kertas lebih banyak kemasan industri dan pakaian," jelasnya.

Selanjutnya, dia mengatakan, luas hutan tanaman industri (HTI) di tahun 2016 sekitar 6,02 juta hektar. HTI sendiri menjadi pemasok bahan baku pulp dan kertas serta industri kayu.

Namun, dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 jo PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dikhawatirkan akan memukul industri pulp dan kertas.

Lantaran, lebih dari 40 persen luas lahan HTI yang menjadi bahan baku industri pulp dan kertas berada di atas lahan gambut. Dalam PP tersebut terdapat ketentuan konversi menjadi fungsi lindung.

"Kalau ini serentak memang disetop fungsinya budidaya itu riil dampaknya," tandas dia.

RI Jadi Tujuan Favorit Investasi di Sektor Industri

Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri luar negeri yang ingin menanamkan modalnya untuk perluasan usaha. Selain didukung dengan potensi pasar yang besar, Indonesia telah memiliki beberapa struktur industri yang dalam sehingga rantai pasok bisa berjalan baik.

“Apalagi pemerintah Indonesia tengah fokus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan berbagai langkah strategis, antara lain menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah pelaku industri menjalankan usahanya di Tanah Air,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika melakukan kunjungan kerja di PT Yogya Presisi Teknikatama (YPTI), Yogyakarta, Selasa (14/11/2017).

Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis Bank Dunia terkait peringkat Ease of Doing Business (EoDB) 2018, peringkat kemudahan berusaha Indonesia di 2018 secara keseluruhan naik 19 peringkat dari posisi ke-91 menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Pada EoDB 2017, posisi Indonesia juga meningkat 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Tercatat dalam dua tahun terakhir, posisi Indonesia telah naik 34 peringkat.

Airlangga yakin, kenaikan peringkat ini akan mendorong para pelaku industri untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Saat ini kami sedang kejar agar bisa terealisasi dari beberapa sektor industri yang telah berkomitmen tambah investasi, antara lain industri petrokimia, otomotif dan elektronika,” ujarnya. Dalam dua tahun ke depan, total nilai investasi tersebut mencapai US$ 1,7 miliar.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat, ada sekitar US$ 1,2 miliar investasi di sektor manufaktur yang tengah direalisasikan. Beberapa investasi tersebut, di antaranya dari industri pulp dan kertas di Riau dan Sulawesi Selatan, serta industri turunan baja di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang diharapkan bisa selesai tahun depan.

Airlangga mencontohkan, para investor Jepang mengaku puas berinvestasi dan tertarik untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Pernyataan ini didapat ketika Menperin melakukan kunjungan kerja ke Negeri Sakura dalam sebuah forum bisnis yang dihadiri ratusan pengusaha Jepang, beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan testimoni mereka, Indonesia tetap menjadi negara tujuan investasi karena memberikan hasil hingga 60 persen," ucapnya.

Salah satu program pemerintah Indonesia yang saat ini dinilai menjadi daya tarik bagi para investor, yaitu pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Karena kunci pertumbuhan industri adalah investasi, teknologi, dan SDM. Untuk itu, Kemenperin sedang gencar membangun sistem link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri,”