NUSA DUA, KOMPAS.com - Saat ini Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang meraih hak untuk menerbitkan lisensi FLEGT (Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola, dan Perdagangan) atau Forest Law Enforcement Governance and Trade.

Hal itu diperoleh setelah melalui negosiasi panjang dengan Uni Eropa (UE), menyusul ditandatangani Voluntary Partnership Agreement pada tahun 2013 dan ratifikasinya pada tahun 2014.

"Dengan menerapkan prinsip legalitas dan kelestarian melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Indonesia membuktikan komitmennya pada pasar UE dan pasar global lain dalam penerapan skema perdagangan kayu yang berkelanjutan, sekaligus menjamin kelestarian hutan Indonesia," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam keterangan resminya, Jumat (25/11/2016).

Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah optimis daya saing industri berbasis kayu akan meningkat di pasar global, selain meningkatnya kepercayaan pihak UE akan produk berbasis kehutanan Indonesia yang berkelanjutan.

Sampai dengan 23 November 2016, Indonesia telah menerbitkan 845 lisensi FLEGT dengan tujuan ke 24 negara di UE, dengan nilai hampir 25 Juta dollar Amerika Serikat, yang terdiri dari produk panel, furniture, woodworking, kerajinan, chip, perkakas, dan kertas.

Piagam penghargaan lisensi FLEGT juga diberikan kepada 10 eksportir perdana yang telah memperoleh lisensi FLEGT dan melakukan pengapalan produk ekspornya ke UE. Salah satu penerima penghargaan lisensi FLEGT yakni PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.

Direkur Pindo Deli, Suhendra Wiriadinata mengatakan, penetrasi ekspor Indonesia ke pasar Eropa dapat meningkat seiring diberlakukannya lisensi FLEGT ini, dan keberterimaan produk kehutanan Indonesia juga dapat diikuti oleh negara lainnya.

"Perolehan lisensi FLEGT ini sejalan dengan komitmen kami dalam mendukung program pemerintah dan upaya para pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan Indonesia," tutur