JAKARTA, REPUBLIKA.CO.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan para menteri menjadikan harga gas di Indonesia lebih kompetitif, yakni berada pada kisaran lima hingga enam dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, penurunan harga gas sebesar 68 persen mendongkrak penerimaan negara Rp 31,97 triliun.

Staf ahli Menteri Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi Kemenperin mengatakan, potensi penerimaan negara tersebut diikuti penguatan sektor industri domestik. "Penurunan harga gas juga memberikan pengaruh positif terhadap sektor energi, khususnya listrik," kata Dyah saat membacakan sambutan Menperin Airlangga Hartartodi Jakarta, Kamis (6/10).

Dyah mengatakan, Kemenperin melihat tarif dasar listrik menyumbang biaya utilitas yang tinggi bagi industri. Itu otomatis meningkatkan biaya produksi sehingga penurunan harga gas mutlak direalisasikan. Sebab, bisa berkontribusi terhadap penurunan biaya produksi.

Menurut perhitungan Kemenperin, industri dalam negeri sulit bersaing di level global dengan harga gas sekitar enam hingga 13,5 dolar AS per MMBTU. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 50 dolar AS per barel. Ini menyebabkan harga gas di negara lain mengalami penurunan yakni berada di kisaran 1,78 hingga 4,71 dolar AS per MMBTU.

Namun, tren serupa tidak terjadi di Indonesia. "Hal ini menyebabkan turunnya utilisasi industri dalam negeri, sehingga produk industri sulit bersaing di pasar global," kata Dyah.

Kemenperin meyakini, semakin murah biaya energi akan mendatangkan nilai tambah peningkatan investasi dalam negeri. Hadirnya wacana penurunan harga gas, Kemenperin mengklaim adanya komitmen investasi dari beberapa perusahaan petrokimia. "Perusahaan petrokimia berencana membangun pabrik metanol dan turunannya," kata Dyah.

Di antaranya, pembangunan industri petrochemical to oleofin berbasis gas di Teluk Bintuni oleh PT Pupuk Indonesia, Sojitz, Ferrostaal, dan LG. Nilai investasinya sebesar 4,12 miliar dolar AS. Pembangunan diharapkan dimulai pada 2017 dan mulai beroperasi empat tahun berikutnya.

Selanjutnya, rencana pembangunan industri amonia berbasis gas bumi di Banggai Sulawesi Tengah dengan total investasi sebesar 744 juta dolar AS. "Saat ini pembangunan EPC mencapai 40 persen, dan diharapkan selesai pada 2019," kata Dyah.

Kemudian, pembangunan industri petrokimia berbasis gas di Masela-Maluku dengan total investasi 3,9 miliar dolar AS. Menurut data Kemenperin, keseluruhan investasi tersebut menyerap 57 ribu tenaga kerja langsung, dan 590 ribu tenaga kerja tidak langsung.

Dengan begitu, diketahui berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sebesar Rp 42,3 triliun, serta menghemat pengeluaran negara Rp 42,9 triliun dari subtitusi impor. Investasi tersebut memberikan potensi peningkatan negara dari sektor pajak sebesar Rp 5,1 triliun.

Kemenperin mengusulkan, akan ada 11 sektor yang menerima diskon harga gas. Sektor industri tersebut yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja/logam lainnya, keramik, kaca, ban dan sarung tangan karet, pulp dan kertas, makanan dan minuman, serta tekstil dan alas kaki. Sementara, satu tambahan lainnya adalah satu kawasan industri. Sebelumnya, ada tujuh industri yang berhak menerima diskon harga gas sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2016, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai, gas industri di Indonesia tidak bisa dijual dengan harga lima dolar AS per MMBTU. Ketua FIPGB, Achmad Safiun, membandingkan dengan kondisi di Malaysia. Harga gas industri di Malaysia menyentuh lima dolar AS per MMBTU. Pemerintah setempat, kata Achmad, menjual dengan harga empat dolar AS per MMBTU.

Achmad berpendapat, pengusaha Malaysia diuntungkan. Sebab, pemerintah negara tersebut, kata dia, memberikan bantuan atau added value ke pos industri. "Tapi yang terjadi di Indonesia, justru sebaliknya," kata Achmad.

Dia mengatakan, FIPGB mendorong realisasi penurunan harga gas. Sebab, para pelaku industri dan calon investor sering mempertanyakan kondisi harga gas tanah air yang berada di kisaran delapan hingga 10 dolar AS per MMBTU.

Jika terus demikian, kata dia, akan memengaruhi daya tarik investasi. Kemudian melemahkan daya saing di level global. "Kondisi ini tidak menguntungkan perkembangan industri dalam negeri," ujarnya. rep: Frederik Bata, ed: Citra Listya