Perusahaan kertas di Indonesia rentan terkena tudingan sebagai perusahaan perusak hutan. Untuk mengangkat citra perusahaan kertas Indonesia di mata dunia perlu diberlakukan semacam sistem verifikasi atau sertifikasi yang dikenal dunia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dicanangkan Menteri Kehutanan pada masa pemerintahan yang lalu pernah diterapkan. SVLK telah dikembangkan untuk mengurangi bahkan melenyapkan pembalakan hutan dan perdagangan kayu liar.

Pemerintah saat ini memberlakukan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) atau IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) kepada perusahaan pulp dan kertas di Indonesia, lebih dari 600 ribu hektar area hutan tanaman industri Indonesia mendapat sertifikasi. Penerapan sertifikasi tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan bahkan setelah terjadi bencana kebakaran hutan seperti halnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu, pelestarian hutan tetap harus dilaksanakan. Karena untuk mendapatkan bahan baku yang memenuhi kebutuhan produksi pembangunan hutan harus dilakukan. Pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan dan dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Pengembangan produksi hasil kayu dan non-kayu diselenggarakan melalui upaya peningkatan pengusahaan hutan produksi, hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan upaya peningkatan produktivitas hutan alam yang didukung oleh penyediaan bibit tanaman hutan yang unggul. Kegiatan produksi hasil hutan dan pemanfaatannya dilanjutkan, disertai usaha penertiban dan pengamanan hutan serta peningkatan penanaman kembali hutan yang rusak.

(Dari berbagai