bisnis.com, JAKARTA — Hingga kini, internal pemerintah belum juga bersepakat mengenai harga gas baru untuk industri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpatokan pada Perpres No. 40/2006 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, di mana harga gas ditetapkan US$6 per MMBtu, sedangkan Kementerian Perindustrian berharap harga bisa mencapai US$4 per MMBtu.

Berdasarkan Perpres itu, dalam hal harga gas tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna dan harganya lebih tinggi dari US$6 per MMBtu, Menteri ESDM dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.

Masalahnya, Kementerian Perindustrian menilai acuan harga US$6 per MMBtu itu masih terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh, Malaysia dan Australia menetapkan harga gas di level US$4 per MMBtu.

Mengutip hitung-hitungan LPEM FEUI, bila harga gas turun menjadi US$3,8 per MMBtu, akan mengurangi penerimaan negara di sektor migas Rp48,92 triliun. Tetapi di sisi lain, pemangkasan harga gas akan menambah pendapatan negara dari pajak sebesar Rp77,85 triliun.

Selain itu, Kemenperin juga berencana mengusulkan penambahan tiga sektor industri—perpres hanya menetapkan tujuh sektor—ke dalam daftar sektor industri penerima penurunan harga gas, yaitu industri pulp dan kertas, industri tekstil dan alas kaki, serta industri makanan dan minuman.

Kementerian ESDM sendiri sebenarnya tidak menutup pintu terhadap pe nurunan harga gas. Nyatanya perubahan kontrak gas antara pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama telah disiapkan untuk memangkas harga gas US$1—US$2 per MMBtu.

Namun, Kementerian ESDM hingga saat ini belum memiliki data dari perusahaan pengguna gas yang berhak memperoleh diskon harga sehingga pemangkasan belum dapat diimplementasikan.

Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan, Kementerian ESDM juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 16/2016 untuk mengakomodasi diskon harga gas hulu bagi industri pu puk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Harga gas di hulu yang lebih dari US$6 per MMBtu bisa mendapat diskon maksimal US$2 per MMBtu. Dengan begitu, badan usaha pemegang izin niaga gas yang tak melakukan penyesuaian akan dikenakan sanksi administratif.

Dari data terakhir, terdapat 36 kontrak gas yang akan diamendemen karena penyesuaian harga gas. Kendati demikian, hal itu terhenti karena belum terdapat daftar perusahaan penikmat diskon harga gas dari kementerian terkait.

Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya ma sih menghitung penerimaan negara yang terkoreksi untuk mengompensasi harga gas bagi industri. Kemenperin, katanya, sedang membuat si mu lasi dampak terhadap industri bila har ga gas diturunkan menjadi US$6 hingga US$4 per MMBtu.

Menurutnya, jika pemangkasan harga gas dapat memberikan efek ganda, Ke menterian ESDM sepakat untuk menurunkan harga gas di hulu. “Komponen pembentuk harga gas hulu kembali dikaji.”

EFISIENSI INDUSTRI

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan harga gas harus bisa mendukung pertumbuhan dan efisiensi industri manufaktur.

“Permasalahan gas sedang dibahas di tingkat Kemenko (Perekonomian) untuk perluasan sektor industri, serta sedang dihitung ulang harga gas yang mampu bersaing untuk pertumbuhan industri di pasar global. Tunggu saja,” katanya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Minggu (4/9/2016).

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan masih menunggu data dari industri makanan dan minuman yang belum lengkap.

“Kami sudah ada perkiraan kebutuhan gas dari sepuluh sektor industri.”

Rata-rata harga gas untuk sektor industri di Indonesia saat ini adalah US$9,5 per MMBtu. Industri pupuk dan petrokimia masih membayar pada kisaran US$6,28— US$16,7 per MMBtu padahal harga gas menyumbang 70% dari total biaya produksi industri. Adapun industri tekstil, pulp, dan kertas membeli gas pada harga US$9,15—US$16 per MMBtu.

Akibatnya, industri pengguna gas kalah bersaing di kandang sendiri dengan produk impor. Wakil Ketua Federasi Industri Kimia Indonesia Suhat Miyarso mengatakan selisih harga gas paling berdampak pada industri hilir seperti produsen karung plastik, produsen keramik, dan produsen kaca.

Produsen resin plastik di sektor industri hulu sebetulnya menikmati kenaikan margin karena bisa mengimpor naphta, yang berbasis minyak bumi, dengan harga yang lebih rendah. Produsen kemasan plas tik juga bisa bertahan karena industri makanan dan minuman sulit mengalihkan sumber pasokan kemasan ke luar negeri.

Namun, industri berbasis plastik lain di sektor hilir seperti produsen karung plastik dan geotextile tidak bisa membendung serbuan barang impor dengan harga jauh
lebih murah.

“Mereka harus menjual di bawah biaya produksi karena barang impor jauh lebih murah. Produsen kaca dan keramik juga sama, menjual rugi,” kata Suhat kepada
Bisnis, Minggu (4/9/2016).

Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, mengatakan harus ada perubahan harga gas bagi industri karena produk petrokimia global diperkirakan akan bertahan pada harga rendah dalam jangka menengah hingga panjang.

Pengamat energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menilai, seharusnya pemerintah tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk produksi gas sehingga margin wajar bisa diatur pada tiap