LHOKSUKON, KOMPAS — Pembangkit listrik tenaga uap milik PT Kertas Kraft Aceh (Persero) mulai beroperasi November 2016. Pembangkit listrik ini memasok 20 megawatt dan daya yang dihasilkan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan energi warga Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Peresmian pengoperasian PLTU dilakukan pada Kamis (24/11) di kompleks PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang terletak di Desa Jamuan, Dewantara, Aceh Utara, Aceh. Peresmian diwarnai dengan prosesi peusijuek (tepung tawari) dan doa bersama.

Hadir pada acara itu Asisten Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khairiyah, Direktur Utama PT KKA Andriano, Asisten II Pemkab Aceh Utara Abdul Aziz, dan perwakilan masyarakat sekitar pabrik.

Andriano mengatakan, pembangkit listrik tersebut memanfaatkan mesin bekas penggerak pabrik kertas. Setelah PT KKA berhenti beroperasi pada akhir tahun 2017, mesin-mesin tidak terurus. "Pengoperasian PLTU merupakan bagian dari menjaga aset dan mencari pendapatan perusahaan untuk biaya perawatan mesin-mesin lain," kata Andriano.

PT KKA merupakan pabrik penghasil kertas kantong semen. Perusahaan milik negara ini dibangun tahun 1983 untuk memasok kebutuhan kertas dalam dan luar negeri. Namun, pada tahun 2007, PT KKA berhenti beroperasi karena terkendala bahan baku, gas, dan modal.

Khairiyah menuturkan, KKA merupakan aset berharga bagi negara. Oleh karena itu, Kementerian BUMN tengah mencari cara agar pabrik ini hidup kembali. Pengoperasian PLTU, kata Khairiyah, untuk menjaga KKA tetap bernapas. "Kami berharap mulai tahun depan KKA kembali hidup," kata Khairiyah.

Asisten II Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Abdul Aziz mengatakan, tambahan listrik 20 MW dari KKA sangat membantu warganya. Namun, yang lebih penting, PLTU akan menyerap tenaga lokal lokal.

Tidak serius

Sejumlah persoalan kelistrikan, seperti pemadaman bergilir, mangkraknya proyek pembangkit, batalnya kedatangan kapal pembangkit terapung, dan rasio elektrifikasi yang rendah, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pusat mendukung pembangunan di Maluku.

"Kami sudah menyampaikan secara langsung kondisi kelistrikan kepada Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN Rini M Soemarno) juga sudah melihat secara langsung proyek yang mangkrak. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari janji tersebut," kata Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin A Huwae, di Ambon, Kamis (24/11).

Edwin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P itu mengatakan, persoalan kelistrikan merupakan domain pemerintah pusat melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Setelah menerima laporan dari pemerintah daerah, Presiden seharusnya sudah bisa mengambil keputusan.

Berdasarkan catatan Kompas, Rini Soemarno bahkan sudah meninjau proyek pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2 x 15 megawatt (MW) di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Februari 2016. Proyek itu telantar sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dalam kunjungannya itu, Rini menyatakan, proyek tersebut akan diambil alih PLN mengingat kontraktor, PT Saktimas Mulia, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan karena terkendala masalah keuangan.

Rini juga berjanji kapasitas daya listrik di pembangkit itu akan ditingkatkan menjadi 4 x 15 MW. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda proyek itu akan dilanjutkan kembali. Untuk solusi jangka pendek, Rini berjanji pelayanan listrik di Ambon akan dibantu dengan mendatangkan kapal pembangkit terapung dari Turki berkapasitas 60 MW paling lama Mei 2016.

Namun, setelah bulan Mei tidak terealisasi, pihak PLN menyatakan akan ditunda paling lambat Desember 2016. Menjelang bulan Desember, PLN kembali mengumumkan penundaan kedatangan kapal pembangkit hingga waktu yang tidak ditentukan.

Mangkraknya proyek dan ditundanya kedatangan kapal pembangkit itu membuat krisis listrik di Pulau Ambon yang terdiri atas Kota Ambon dan tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah terus berlanjut.

Hemat listrik

Sementara itu, masyarakat Jayapura dan Sentani diminta untuk melakukan penghematan listrik pada malam hari. General Manager PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Yohanis Sukrislismono mengatakan, Kamis, di Biak, hal ini karena terjadi krisis pasokan listrik akibat tidak beroperasinya pembangkit listrik tenaga air Orya Genyem.

Yohanis mengatakan, warga diharapkan mematikan dua titik lampu pada pukul 18.00 hingga pukul 20.000 WIT. Sebab, wilayah Jayapura masih defisit daya listrik hingga 14 MW.

"Dalam keadaan defisit, PLN harus menempuh langkah pemadaman listrik secara terencana di sebagian wilayah Jayapura dan sekitarnya. Pemadaman berlangsung selama tiga hingga empat jam," kata Yohanis.

Ia menuturkan, banyaknya sedimen lumpur dan serpihan kayu masih menjadi penyebab utama tak beroperasinya PLTA Orya Genyem.

"Saat ini kami hanya mengandalkan dua pembangkit listrik tenaga diesel yang berada di daerah Waena dan Yarmokh. Kami menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan pelaku bisnis di Jayapura akibat masalah ini," tutur Yohanis.

PLTA Orya memiliki dua mesin pembangkit. Setiap mesin berkapasitas 10 MW. Fasilitas ini termasuk salah satu dari enam infrastruktur kelistrikan yang diresmikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, pada 17 Oktober