JAKARTA, KOMPAS - Pencapaian lisensi FLEGT Uni Eropa bagi Indonesia akan membuka pintu-pintu pasar di negara lain. Ini terjadi bila Indonesia bisa menunjukkan kredibilitas dan konsistensi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu berjalan baik.

Di sisi lain, sistem yang dibangun sejak tahun 2002 itu masih memiliki sejumlah kelemahan. Itu terkait pengawasan lapangan dan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran sistem.

“Sistem (SVLK) ini baik, tapi belum sempurna.” kata Zainuri Hasyim, anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, sesuai sosialisasi Lisensi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), Senin (22/8) di Jakarta.

Seperti diberitakan, Uni Eropa (UE) menerima Indonesia dalam Lisensi FLEGT. Kepastian itu diperoleh pada 18 Agustus 2016 saat Komisi Eropa menerbitkan regulasi UE yang mengakui Indonesia memenuhi persyaratan dalam kerangka Undang-Undang Perdagangan UE dan Perjanjian Sukarela uang ditandatangani Indonesia-UE pada 2013.

Artinya, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang memperoleh lisensi FLEGT untuk ekspor produk kayu ke 28 negara anggota UE. Lisensi menjamin semua produk kayu Indonesia yang bersertifikasi SVLK tak perlu melalui uji tuntas sesuai dengan UU Perdagangan UE.

Zainuri berharap pemerintah tak terbuai euforia. Ia mendorong agar pekerjaan rumah berupa penguatan pengawasan dan penegakan hukum dikerjakan.

Kecurangan

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Jatim, jejaring JPIK, menemukan distribusi dan bongkar muat kayu bulat di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, tanpa ada V-legal (Penanda SVLK). “Jangan sampai kayu bulat dan kayu olahan tanpa SVLK masuk rantai peredaran SVLK sehingga melemahkan kredibilitas SVLK,” kata Muhammad Ichwan Mustofa, Direktur PPLH Mangkubumi.

Zainuri mengatakan, stempel V-Legal bisa dicantumkan pada dokumen atau produk. Itu menyusahkan pengawasan pemantau independen. Keterangan V-Legal diharapkan ditempel pada dokumen atau produk.

JPIK juga menemukan dugaan manipulasi bermodus menjual dokumen deklarasi ekspor di Semarang dan Jepara, Jateng (Kompas, 12/3). “Kami laporkan kejadian itu. Tapi, belum ada tindak lanjut penegakan hukumnya,” kata Zainuri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ida Bagus Putera Parthama mengatakan, pihaknya terbuka pada masukan. “SVLK ini sistem yang hidup sehingga sangat terbuka untuk penyempurnaan,” katanya.

Penerimaan Lisensi FLEGT ini akan ditindaklanjuti pertemuan Komite Implementasi Bersama pada 15 September 2016. Diperkirakan Lisensi FLEGT Indonesia berlaku resmi mulai 15 November 2016.

Menurut Putera, pasar Eropa hanya memegang 10 persen ekspor produk kayu Indonesia. “Tapi, EU barometer atau kiblat bagi pasar lain,” kata dia. Kini Australia juga telah menerima produk V-Legal Indonesia. Diharapkan segera disusul AS, Kanada, Korea dan Jepang.